DPR Mendesak Mahkamah Agung Evaluasi Sistem Peradilan Usai Insiden Sidang Razman vs Hotman

Jakarta – Insiden ricuh yang melibatkan dua pengacara ternama, Razman Nasution dan Hotman Paris, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mendapatkan sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menilai kejadian ini telah mencoreng marwah dan kehormatan lembaga peradilan di Indonesia.
Rudianto Lallo Minta Evaluasi Sistem Peradilan
Rudianto Lallo mengungkapkan, insiden tersebut sangat merusak citra sistem peradilan Indonesia. Sebagai anggota Komisi III yang memiliki kemitraan dengan Mahkamah Agung, ia mendesak agar Mahkamah Agung (MA) segera melakukan evaluasi sistem peradilan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Sebagai anggota Komisi III yang memiliki kemitraan dengan Mahkamah Agung, kami melihat insiden ini sangat mencederai kehormatan dan wibawa pengadilan kita,” kata Rudianto saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (7/2/2025).
Rudianto juga menegaskan perlunya pembenahan sistem peradilan untuk menghindari dampak negatif terhadap citra hukum di Indonesia. “Ketua Mahkamah Agung harus segera mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah dan integritas pengadilan. Peradilan kita perlu diperbaiki secara menyeluruh untuk menghindari preseden buruk,” tambahnya.
Kronologi Kericuhan Sidang Razman Nasution dan Hotman Paris
Kericuhan di ruang sidang dimulai ketika Razman Nasution, terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris, menanggapi keputusan majelis hakim yang memutuskan sidang akan berlangsung tertutup. Razman menilai keputusan itu tidak adil dan meragukan transparansi hakim dalam proses peradilan.
Suasana semakin memanas saat Razman mendekati Hotman Paris, melakukan gerakan menunjuk-nunjuk, dan terjadi adu mulut yang akhirnya menyebabkan kericuhan di ruang sidang. Insiden ini berujung pada penundaan sidang oleh hakim.
Hotman Paris Mendesak Sanksi Tegas untuk Pengacara yang Melanggar Etika
Menanggapi peristiwa tersebut, Hotman Paris meminta Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan untuk memberikan sanksi tegas kepada Razman Nasution dan tim kuasa hukumnya. Ia menegaskan bahwa perilaku semacam ini tidak bisa ditoleransi dan mengusulkan agar pengacara yang berperilaku tidak pantas di ruang sidang dilarang beracara di pengadilan Indonesia.
“Perilaku semacam ini tidak bisa ditoleransi. Pengacara seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi etika dan profesionalisme di ruang sidang. Saya meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan,” ujar Hotman Paris.
Mahkamah Agung Belum Beri Pernyataan Resmi, Sidang Dijadwalkan Ulang
Hingga berita ini diturunkan, Mahkamah Agung belum memberikan pernyataan resmi mengenai insiden tersebut. Sidang lanjutan untuk kasus ini dijadwalkan akan kembali digelar pada 20 Februari 2025.
Kasus ini telah menarik perhatian luas publik dan kalangan hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa insiden ini mencerminkan perlunya penegakan disiplin yang lebih ketat terhadap praktisi hukum di Indonesia, terutama dalam menjaga etika profesi pengacara. Integritas lembaga peradilan kini menjadi sorotan utama dalam perdebatan publik terkait sistem hukum di Indonesia.
Kesimpulan: Perbaikan Sistem Peradilan Diperlukan
Insiden yang terjadi dalam sidang Razman Nasution dan Hotman Paris ini menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem peradilan Indonesia. DPR mendesak Mahkamah Agung untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga marwah pengadilan dan mencegah kejadian serupa yang dapat merusak citra hukum di Indonesia.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Apa yang menyebabkan kericuhan di sidang Razman Nasution dan Hotman Paris? Kericuhan terjadi setelah Razman Nasution memprotes keputusan majelis hakim yang menutup sidang, menilai keputusan tersebut tidak adil, dan menuding hakim tidak transparan.
- Apa tuntutan Rudianto Lallo terkait insiden ini? Rudianto mendesak Mahkamah Agung untuk segera melakukan evaluasi sistem peradilan dan memastikan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
- Apa yang diminta oleh Hotman Paris terkait kericuhan di sidang? Hotman Paris meminta Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi tegas terhadap Razman Nasution dan tim kuasa hukumnya serta memastikan pengacara yang melanggar etika di ruang sidang tidak lagi diizinkan beracara.
- Kapan sidang lanjutan akan digelar? Sidang lanjutan dijadwalkan pada 20 Februari 2025 setelah penundaan akibat kericuhan di ruang sidang.